Ekonomi
Berita dan analisis data ekonomi, keuangan, dan bisnis
Kilas Balik Devisa Perdagangan RI: Rekam Jejak Ekspor 2025
Pelabuhan Ekspor-Impor Indonesia
Harga CPO Dunia Berfluktuasi, Deforestasi Indonesia Masih Cenderung Meningkat
Hasil pengolahan data GAPKI, Global Forest Watch, dan KLHK menunjukkan bahwa harga minyak sawit mentah (CPO) dunia mengalami fluktuasi selama periode 2020–2024, sementara luas deforestasi di Indonesia cenderung meningkat setelah sempat menurun pada 2021. Kenaikan harga CPO memang berpotensi mendorong pembukaan lahan sawit, tetapi tidak selalu diikuti peningkatan deforestasi karena dipengaruhi oleh faktor lain, seperti kebijakan pemerintah, pengawasan kawasan hutan, dan penerapan praktik perkebunan berkelanjutan. Oleh sebab itu, pengendalian deforestasi tidak hanya bergantung pada harga komoditas, tetapi juga pada efektivitas tata kelola lingkungan.
Peta Cuan Pertanian 2026: Kopi Cetak Rekor Devisa, Jagung Gigit Jari
Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2026 melaporkan, total nilai akumulasi ekspor hasil pertanian Indonesia sepanjang Januari hingga April berhasil menembus angka 1.597,3 Juta US$, dengan komoditas Kopi tampil sebagai primadona utama penyumbang devisa terbesar yang mencapai 428,0 Juta US$. Kuatnya kinerja ekspor ini juga disokong oleh kelompok Tanaman Obat, Aromatik, dan Rempah-Rempah sebesar 166,2 Juta US$ serta lonjakan tajam ekspor Sayur-sayuran di bulan April hingga menyentuh 35,8 Juta US$. Sebaliknya, komoditas pangan strategis seperti Jagung justru harus gigit jari di posisi paling buncit dengan total kontribusi minimalis sebesar 1,3 Juta US$ selama empat bulan pertama, yang disinyalir terjadi akibat pengetatan keran ekspor demi mengamankan pasokan pangan dan pakan domestik. Jomplangnya performa antar-komoditas ini menegaskan urgensi bagi pembuat kebijakan untuk memfokuskan program insentif dan hilirisasi pada produk perkebunan unggulan bernilai tinggi yang terbukti memiliki daya saing global paling stabil di pasar internasional.
Gini Ratio Indonesia Membaik, Namun Ketimpangan Kota dan Desa Masih Menjadi Tantangan
Di tengah hiruk pikuk perbaikan Gini Ratio nasional, jurang ketimpangan justru makin menganga. Warga desa terperosok lebih dalam di bawah garis kemiskinan dibandingkan penduduk kota. Angka-angka ini menelanjangi ilusi pemerataan.
Tiga Provinsi Melawan Arus: Riau, Kalimantan Timur, dan Papua Tengah Justru Makin Miskin
Papua Tengah kembali mencetak rekor pilu. Dengan nyaris sepertiga penduduknya kini terjerat kemiskinan, provinsi ini menjadi anomali di tengah penurunan nasional. Bersama Riau dan Kalimantan Timur, lonjakan harga kebutuhan pokok menekan daya beli mereka hingga batas kritis.
Bali Kehilangan 852 Ribu Tamu Hotel Bintang, Jakarta Tetap Kokoh di Tengah Lesunya Industri Perhotelan
Jumlah tamu Indonesia yang menginap di hotel berbintang di Provinsi Bali mengalami penurunan pada 2025 setelah mencatat tren peningkatan selama empat tahun berturut-turut. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah tamu domestik di hotel berbintang Bali turun dari 4.384.703 orang pada 2024 menjadi 3.532.697 orang pada 2025, atau berkurang sekitar 852 ribu tamu. Sebaliknya, DKI Jakarta tetap mencatat peningkatan dengan 11.895.920 tamu domestik pada 2025, menjadikannya provinsi dengan jumlah tamu hotel berbintang yang jauh lebih tinggi dibandingkan Bali.
Kesenjangan Ekstrem: Garis Kemiskinan Papua Pegunungan Dua Kali Lipat Sulawesi Barat
Biaya hidup minimum di Papua Pegunungan melonjak tajam hingga Rp1,2 juta per kapita setiap bulan. Angka ini dua kali lipat lebih tinggi dari standar kemiskinan di Sulawesi Barat. Kondisi geografis ekstrem memicu disparitas harga kebutuhan pokok.
Green Sukuk Indonesia: Menelusuri Perjalanan Pembiayaan Hijau untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan
Sejak menerbitkan sovereign green sukuk pertama di dunia pada tahun 2018, Indonesia terus memperkuat komitmennya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan melalui instrumen pembiayaan hijau. Dana yang dihimpun dari setiap penerbitan green sukuk digunakan untuk membiayai berbagai proyek yang memenuhi kriteria lingkungan, seperti transportasi berkelanjutan, energi terbarukan, pengelolaan sumber daya air, konservasi sumber daya alam, serta upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Artikel ini menyajikan kronologi penerbitan green sukuk Indonesia dari tahun 2018 hingga 2024, beserta nilai emisi dan sektor-sektor yang menjadi sasaran pembiayaan, sehingga memberikan gambaran mengenai perkembangan instrumen keuangan hijau dalam mendukung agenda pembangunan nasional yang berkelanjutan.
Meski Anggaran Menurun, Penyerapan Anggaran BNPB Tetap Tinggi dalam Lima Tahun Terakhir
Di tengah meningkatnya ancaman bencana hidrometeorologi, termasuk kekeringan yang memerlukan berbagai upaya mitigasi seperti Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dan penyediaan sumber air bersih, anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan tren menurun dalam lima tahun terakhir. Meski demikian, tingkat realisasi anggaran tetap berada di atas 90 persen setiap tahunnya, menunjukkan penyerapan anggaran yang relatif tinggi.
Utang Pemerintah Terus Naik, Anggaran Lingkungan Belum Pulih ke Level 2020
Selama periode 2020–2024, posisi utang pemerintah terus meningkat dari Rp6.079,17 triliun menjadi Rp8.444,87 triliun. Sementara itu, total anggaran lingkungan melalui KLHK dan BNPB sempat menurun setelah 2020 sebelum kembali meningkat pada 2023–2024. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa laju kenaikan utang masih jauh lebih cepat dibandingkan peningkatan anggaran lingkungan.